 |
| Ilustrasi Koruptor Pelaksanaan Ibadah haji |
Jakarta – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan korupsi kuota haji memunculkan harapan besar dari masyarakat. Kasus ini dinilai sebagai momentum penting untuk membongkar dan membersihkan seluruh praktik kotor yang selama ini menggerogoti penyelenggaraan ibadah haji.
Aktivis Anti Korupsi Senior, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menegaskan, ada lima sektor dalam pelaksanaan haji yang rawan menjadi ladang korupsi. Kelima sektor itu meliputi kuota haji, katering, pondokan, pengadaan kambing dam, dan perlengkapan haji. Menurutnya, KPK perlu memeriksa secara menyeluruh seluruh rantai proses yang terlibat.
Sebagai bentuk kampanye publik, kelima potensi korupsi itu ia simbolkan dengan nama-nama binatang yang merepresentasikan sifat rakus dan licik para pelakunya. Julukan itu adalah LUBER MAKOJI (Lutung Beruk Rembang Maling Kuota Haji), CINGGAR MAKAJI (Kucing Garong Maling Katering Haji), TILUK MAPOJI (Tikus Buluk Maling Pondokan Haji), SIBUK MAKDAMJI (Srigala Busuk Maling Kambing Dam Haji), dan KETAN MAPANJI (Kelelawar Setan Maling Alat Perlengkapan Haji).
“Simbol ini saya buat untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik korupsi di sektor haji adalah kejahatan besar yang mengkhianati jamaah dan mencederai ibadah,” ujarnya. Poster tersebut bahkan sudah dibuat setahun lalu melalui sayembara di grup WhatsApp komunitas NBI yang diikuti lebih dari 300 anggota.
Khalilur menilai, KPK perlu menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus-kasus ini agar aliran dana hasil korupsi bisa diungkap secara terang benderang. Dengan begitu, publik akan mengetahui siapa saja pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dukungan dari masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Ulama (NU), sangat besar. Bahkan, jika pelaku korupsi berasal dari tokoh besar organisasi keagamaan sekalipun, masyarakat dinilai siap mengawal proses hukum hingga tuntas. “Kalau perlu, saya akan memimpin ribuan warga NU berdiri di depan kantor KPK untuk memberi dukungan,” katanya.
Khalilur juga mengapresiasi Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang berkomitmen penuh memberantas korupsi demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, langkah tegas terhadap koruptor jauh lebih efektif membangkitkan kejayaan bangsa dibandingkan kebijakan ekonomi yang kompleks.
“Kalau Donald Trump bisa mengubah kebijakan perdagangan untuk menguntungkan Amerika, Presiden kita cukup memberantas koruptor agar Indonesia jaya,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa koruptor adalah “drakula negara” yang mengisap darah rakyat tanpa ampun.
Desakan publik ini menjadi sinyal kuat bagi KPK untuk tidak hanya berhenti pada kasus kuota haji, tetapi juga menggulung habis mafia di seluruh aspek penyelenggaraan haji. Pembersihan total diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan jamaah dan memastikan ibadah suci ini terbebas dari noda korupsi.
“Salam anti korupsi, salam amar makruf nahi mungkar, dan salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Khalilur.
0 Komentar