 |
| Balad Grup bersama para mitranya menjalani keberlangsungan menata budidaya lobster vietnam Indonesia (foto: Balad Grup) |
MULTIMEDIA AI NEWS NUSANTARA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam mengatur ulang tata kelola ekspor Benih Bening Lobster (BBL).
Peraturan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025 Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto secara resmi melarang seluruh bentuk ekspor BBL ke Vietnam, bahkan satu ekor pun tidak diperbolehkan.
Kebijakan ini bukan hanya penghentian sementara, tetapi larangan total. Presiden juga memastikan bahwa pengaturan ekspor lobster ke depan akan diatur langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres) menggantikan regulasi sebelumnya yang diatur melalui Kepmen KKP No. 7 Tahun 2024.
Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah tengah membentuk Satgas Budidaya Lobster Nasional di bawah otoritas Perpres. Satgas ini akan terdiri dari lintas kementerian dan lembaga strategis seperti KPK, BPK, TNI, POLRI, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Kemenlu, KKP, dan bahkan kemungkinan Kementerian Pertahanan.
Untuk meningkatkan transparansi, Kementerian Keuangan akan membuka rekening khusus untuk menampung PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor lobster. Selanjutnya untuk tarif resmi ekspor ditetapkan sebesar Rp2.000 per ekor, artinya turun dari tarif sebelumnya, yang menetapkan Rp.3.000
Termasuk juga biaya operasional BLU Situbondo sebesar Rp1.000 per ekor juga dihapus, Perpres tersebut dijadwalkan akan terbit pada akhir bulan Agustus 2025, dan operasional budidaya lobster luar negeri diproyeksikan bisa kembali berjalan pada akhir bula September atau awal Oktober 2025.
Sementara itu, perusahaan Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) telah mendapatkan kuota budidaya lobster luar negeri sebesar 1 miliar ekor per tahun, jadi Untuk mendukung kuota tersebut, BALAD Grup sedang menyiapkan suplai dari dalam negeri dengan target volume yang sama.
Ada tujuh provinsi yang akan menjadi pusat suplai BBL, yaitu DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT. Namun, fokus utama dipusatkan pada tiga provinsi terkuat, yakni DIY, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ini kita lakukan untuk memastikan kelancaran distribusi.
“Sungguh memalukan jika dapat kuota satu miliar ekor dari Vietnam tapi gagal suplai dari Indonesia sendiri,” kata HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy Founder dan Owner BALAD Grup, yang juga membuka peluang kemitraan dengan para nelayan lokal melalui kontak WA: +84 39 632 4577
Menurut H. Lilur, langkah Presiden ini dipandang sebagai bentuk nyata dari hegemoni berimbang, yaitu penggunaan kekuatan negara untuk menegakkan keadilan, memberantas mafia laut, dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat baru perikanan budidaya dunia.
0 Komentar