 |
| Ketua Umum NBI, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy bersama Menteri Agama RI KH. Nasaruddin Umar, M.A. (Foto: Netra Bakti Indonesia atau NBI) |
JAKARATA, MULTIMEDIAAINEWS.COM – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan, berbagai gagasan terkait kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang mengusulkan perpaduan antara kiai berpengaruh dan intelektual muda dalam struktur kepemimpinan PBNU periode 2026-2031.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Menurutnya, NU membutuhkan model kepemimpinan yang mampu menggabungkan otoritas keulamaan dengan kemampuan menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.
“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam rancangan yang disusun NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan dipegang oleh Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara dua tokoh ulama, KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar, diusulkan mendampingi sebagai Wakil Rais Aam.
Adapun jabatan Katib Aam diusulkan dipercayakan kepada KH Abdus Salam Shohib. Menurut NBI, figur-figur tersebut dinilai memiliki kapasitas keilmuan yang kuat serta pengalaman panjang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid yang diusulkan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal PBNU diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum dipercayakan kepada KH Imam Jazuli. Komposisi tersebut disebut sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial.
Gus Lilur menegaskan bahwa usulan tersebut tidak disusun berdasarkan popularitas tokoh semata. Menurutnya, NBI mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari rekam jejak keilmuan, pengalaman memimpin organisasi, hingga kemampuan membaca perkembangan masyarakat dan tantangan global.
Ia menilai NU saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding satu dekade lalu. Selain persoalan kebangsaan dan keumatan, organisasi juga dituntut merespons perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik internasional yang semakin cepat berubah.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Gus Lilur.
Menurutnya, para tokoh yang diusulkan NBI memiliki kemampuan merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan yang kuat serta kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern. Kombinasi tersebut dinilai penting agar NU tetap menjadi organisasi yang mampu menjawab kebutuhan umat di era perubahan.
Lebih lanjut, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU mendatang tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan semata, tetapi juga momentum strategis untuk menentukan arah perjalanan organisasi selama lima tahun ke depan.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, usulan yang disampaikan NBI merupakan bentuk kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026. Namun demikian, keputusan mengenai susunan kepengurusan PBNU sepenuhnya berada di tangan peserta muktamar sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
Munculnya usulan NBI di tengah berbagai spekulasi mengenai calon pemimpin NU masa depan menambah dinamika diskusi publik menjelang muktamar. Di atas semua perdebatan tersebut, pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan dalam menyongsong era baru Indonesia.
0 Komentar