 |
| HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur. (Doc. Multimedia AI News) |
Di tengah dinamika tersebut, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur justru meminta seluruh pihak melihat proses penyusunan kepengurusan PBNU secara lebih objektif. Menurutnya, ukuran utama dalam memilih pengurus seharusnya bukan latar belakang politik seseorang, melainkan kapasitas dan kebutuhan organisasi.
Gus Lilur secara khusus memberikan dukungan terhadap langkah Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, yang disebut mengusulkan Lukman Edy sebagai calon Sekretaris Jenderal PBNU.
Bagi Gus Lilur, sosok Lukman Edy memiliki rekam pengalaman yang cukup panjang. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lukman Edy juga pernah dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PKB.
"Jangan hanya melihat latar belakangnya. Kita harus melihat apakah orang tersebut profesional dan mumpuni untuk menjalankan tugas organisasi," ujar Gus Lilur.
Ia menilai kapasitas serta pengalaman seseorang harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Terlebih, posisi Sekjen PBNU merupakan salah satu jabatan strategis yang membutuhkan kemampuan manajerial, koordinasi dan pengalaman dalam mengelola organisasi dengan jaringan yang sangat luas.
Gus Lilur juga menyebut Lukman Edy memiliki pengalaman kerja lapangan bersama Gus Kikin. Karena itu, menurutnya, jika Gus Kikin merasa lebih nyaman dan percaya kepada orang yang selama ini menjadi bagian dari tim kerjanya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam membangun sebuah kepengurusan.
Namun, dinamika pencalonan tersebut kemudian berkembang menjadi isu lain. Muncul narasi "PKB come back" yang seolah-olah menggambarkan adanya upaya mengembalikan pengaruh PKB ke tubuh PBNU.
Gus Lilur menilai narasi tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ia meminta warga NU tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berkembang tanpa melihat substansi serta fakta di balik proses penyusunan kepengurusan.
"Jangan sampai kekecewaan terhadap proses formatur kemudian berkembang menjadi fitnah dan gosip murahan," tegas Gus Lilur.
Menurutnya, PBNU membutuhkan kepengurusan yang mampu bekerja dan mengakomodasi kepentingan warga NU secara nasional. Karena itu, proses penyusunan pengurus tidak seharusnya terjebak pada pertarungan kepentingan kelompok maupun persoalan asal daerah.
Gus Lilur bahkan menyoroti persoalan keterwakilan wilayah dalam struktur PBNU. Ia mengingatkan bahwa PBNU bukanlah organisasi yang hanya merepresentasikan satu provinsi.
"PBNU memang bukan PWNU Jatim," kata Gus Lilur.
Pernyataan tersebut disampaikan lantaran posisi Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU sama-sama berasal dari Jawa Timur. Gus Lilur mempertanyakan apabila posisi strategis lainnya juga mayoritas diisi oleh tokoh dari daerah yang sama.
"Rais Aam PBNU Jawa Timur, Ketum PBNU Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?" ujarnya.
Menurut Gus Lilur, keterwakilan wilayah bukan berarti mengedepankan politik kedaerahan. Justru, menurutnya, keberagaman daerah harus menjadi kekuatan PBNU dalam menjalankan organisasi yang memiliki struktur hingga tingkat akar rumput.
Ia berharap Gus Kikin berani membangun kepengurusan yang benar-benar mencerminkan wajah NU Indonesia. Tidak hanya Jawa Timur, tetapi juga memberikan ruang bagi kader-kader terbaik dari berbagai wilayah yang memiliki kapasitas dan pengalaman.
"Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur," ucap Gus Lilur.
Gus Lilur pun mengajak seluruh warga NU memberikan kesempatan kepada Gus Kikin untuk menjalankan mandatnya. Ia berharap proses penyusunan kepengurusan tidak terus dibebani oleh prasangka dan narasi politik yang justru dapat mengganggu konsolidasi organisasi.
"Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai Panjenengan. Bismillah," pungkas Gus Lilur.
0 Komentar